Lahirnya Pemerintahan Orde Baru

Orde baru adalah suatu tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Orde Baru hadir dengan semangat “koreksi total” atas penyimpangan yang dilakukan oleh Orde Lama. Pemerintahan Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto sejak tahun 1967 sampai tahun 1998.

Lahirnya Pemerintahan Orde Baru


Latar Belakang Lahirnya Pemerintahan Orde Baru
Usaha untuk penumpasan terhadap PKI dilakukan oleh banyak pihak. Selain pemerintah, masyarakat juga ikut menumpas PKI. Kesatuan aksi yang muncul untuk menentang G-30-S/PKI diantara nya adalah Kesatuan Aksi Masyarakat Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), dan Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI).

Kesatuan-kesatuan aksi yang bergabung dalam front pancasila tersebut lebih dikenal dengan sebutan angkatan ’66. Mereka mengadakan demonstrasi di jalan-jalan. Aksi demontrasi Angkatan ’66 tersebut terjadi kemudian diarahkan ke Gedung Sekretariat Negara. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 8 Januari 1966 dengan agenda utamanya menuntut perbaikan terhadap kebijakan ekonomi Indonesia.

Pada tanggal 12 Januari 1966 berbagai kesatuan aksi yang bergabung dalam Front Pancasila berkumpul di halaman Gedung DPR GR untuk mengajukan trituntutan rakyat (tritura). Isu tritura yaitu pembubaran PKI beserta organisasi massanya, pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur PKI, dan penurunan harga-harga barang.

Baca selengkapnya tentang: Latar belakang lahirnya pemerintahan orde baru

Pembentukan Kabinet Ampera
Sebagai pengemban Supersemar, Letjen Soeharto segera mengambil tindakan untuk menata kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Tindakan Letjen Soeharto antara lain sebagai berikut.

  1. Pada tanggal 12 Maret 1966 dikeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan PKI beserta dengan ormas-ormasnya. Keputusan tersebut diperkuat dengan Keputusan Presiden/Pangti ABRI/Mandarataris MPRS Nomor 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966.
  2. Pada tanggal 18 Maret 1966 Letjen Soeharto mengamankan lima belas orang menteri yang dinilai tersangkut dalam G-30-S/PKI dan diragukan etika baiknya, hal tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 5 tanggal 18 Maret 1966.
  3. Pada tanggal 27 Maret 1966 Letjen Soeharto membentuk Kabinet Dwikora yang disempurnakan untuk menjalankan pemerintahan dengan tokoh-tokoh yang tidak terlibat dalam G-30-S/PKI.
  4. Membersihkan lembaga legislatif yang dimulai dari tokoh-tokoh pimpinan MPRS dan DPR GR yang diduga terlibat G-30-S/PKI.
  5. Memisahkan jabatan pimpinan DPR GR dengan jabatan eksekutif sehingga DPR GR tidak lagi diberi kedudukan sebagai menteri. MPRS dibersihkan dari unsur-unsur G-30-S/PKI dan sesuai dengan UUD 1945, MPRS mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada lembaga kepresidenan.

Add a Comment