Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Materi yang akan kita bahas kali ini adalah Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara. Sejarah dari proses perumusan pancasila ini akan kita bahas secara rinci dan dan mendetail agar jika snanti sobat ulangan atau ditanya oleh oleh guru untuk menjelaskan dan menguraikan proses perumusan pancasila sobat bisa menjawabnya dengan baik. Mari kita simak materinya dibawah ini.

Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara
Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara

 Sejarah (Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara)

Keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia ke 2 membawa sejarah baru dalam kehidupan bangsa Indonesia yang dijajah Belanda ratusan tahun lamanya. Hal ini disebabkan bersamaan dengan masuknya tentara Jepang tahun 1942 di Nusantara, maka berakhir pula suatu sistem penjajahan bangsa Eropa dan kemudian digantikan dengan penjajahan baru yang secara khusus diharapkan dapat membantu mereka yang terlibat perang.
Menjelang akhir tahun 1944 bala tentara Jepang secara terus-menerus menderita kekalahan perang dari sekutu. Hal ini kemudian membawa perubahan baru bagi pemerintah Jepang di Tokyo dengan janji kemerkekaan yang diumumkan Perdana Mentr Kaiso tanggal 7 September 1944 dalam sidang istimewa Parlemen Jepang (Teiko Gikai) ke 85. Janji tersebut kemudian diumumkan oleh Jenderal Kumakhichi Haroda tanggal 1 Maret 1945 yang merencanakan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Baca juga : Pengertian Ideologi

Sebagai realisasi janji tersebut pada tanggal 29 April 1945 kepala pemerintah Jepang untuk Jawa (Gunseikan) membentuk BPUPKI dengan anggota sebanyak 60 orang yang merupakan wakil atau mencerminkan suku/golongan yang tersebar di wilayah Indonesia. BPUPKI diketuai ileh DR Radjiman Wedyodiningrat sedangkan wakil ketua R.P Suroso dan Penjabat yang mewakili pemerintahan Jepang “Tuan Hchibangase”. Dalam melaksanakan tugasnya dibentuk beberapa panitia kecil, antara lain panitia sembilan dan panitia perancang UUD. Inilah langkah awal dalam sejarah perumusan pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas proses perumusan tersebut adalah sebagai berikut.
Mr. Muhammad Yamin, pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan rumus asas dan dasar negara sebagai berikut : 
  1. Peri Kebangsaan.
  2. Peri Kemanusiaan.
  3. Peri Ketuhanan.
  4. Peri Kerakyatan.
  5. Kesejahteraan Rakyat.
Setelah menyampaikan pidatonya, Mr. Muhammad  Yamin menyampaikan usul tertulis naskah Rancangan Undang-Undang Dasar. Di dalam Pembukaan Rancangan UUD itu, tercantum rumusan lima asas dasar negara yang berbunyi :
  1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
  2. Kebangsaan Persatuan Indonesia.
  3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Mr. Soepomo, pada tanggal 31 Mei 1945 antara lain dalam pidatonya menyampaikan usulan lima dasar negara, yaitu sebagai berikut :
  1. Paham Negara Kesatuan.
  2. Perhubungan Negara dan Agama.
  3. Sistem Badan Permusyawaratan.
  4. Sosialisasi Negara.
  5. Hubungan antar Bangsa.
Ir. Soekarno, dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan rumusan dasar negara adalah sebagai berikut :
  1. Kebangsaan Indonesia.
  2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan.
  3. Mufakat atau demokrasi.
  4. Kesejahteraan Sosial. Ketuhanan yang berkebudayaan.
Panitia kecil pada sidang PPKI; tanggal 22 Juni, memberi usulan rumus dasar negara, berikut usulan rumus dasar negara dari PPKI :
  1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. Persatuan Indonesia.
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
Rumusan Pancasila yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI memberi rumusan Pancasila sebagai berikut :
  1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
  2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
  3. Persatuan Indonesia.
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dala permusyawaratan/perwakilan.
  5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.
Rumusan inilah yang kemudian dijadikan dasar negara, hingga sekarang bahkan hingga akhir perjalanan Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bertekad bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dirubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR hasil pemilu. Jika merubah dasar negara Pancasila sama dengan membubarkan negara hasil proklamasi (Tap MPRS No. XX/MPRS/1966).
Adapun istilah Pancasila dalam kehidupan Bangsa Indonesia bukanlah hal yang baru, namun istilah Pancasial telah dikenal sejak zaman Majaphit abad XIV, yaitu terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular.
Istilah Pancasila berasal dari bahasa sangsakerta yang berarti Panca berarti lima dan Sila berarti berbatu sendi, alas, dasar. Jadi Pancasila berarti lima sendi atau alas ataupun dasar. Juga berarti “Pelaksanaan kesusilaan yang lima” yaitu : tidak melakukan kekerasan, tidak mencuri, tidak berjiwa dengki, tidak berbohong, dan tidak mabok atau meminum minuman keras.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *